Wikileaks kembali menghebohkan saat membocorkan ribuan dokumen berisi kawat diplomatik dari kedutaan-kedutaan besar dan konsulat AS di seluruh dunia. Wikileaks mengklaim memiliki lebih dari 251.000 dokumen meski sampai saat ini (21/12) baru sekitar 1824 dokumen yang dimuat di lamannya. Sebagian dokumen itu juga kemudian dimuat oleh media lain seperti The Guardian Inggris, New York Times di AS, El Pais Spanyol, Der Spiegel Jerman, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang dibocorkan itu berisi pembicaraan para diplomat AS di berbagai negara tentang berbagai masalah, mulai dari masalah yang serius dan rahasia sampai masalah kecil. Pembocoran dokumen-dokumen itu tak urung membuat para pejabat AS sibuk mengatasi dampaknya yang mungkin timbul. Meski demikian, sampai saat ini dampaknya belum terlalu besar dan mudah diatasi oleh AS.
Jika dicermati, tampak bahwa pembocoran dokumen-dokumen itu tidak terlepas dari pertarungan global negara-negara penjajah Barat, terutama antara AS dan Eropa (khususnya Inggris), ditambah dengan keterlibatan Israel. Inggris dan Israel, kemungkian berperan banyak dalam pembocoran ribuan dokumen itu. Pasalnya, dari ribuan dokumen itu, tak ada satupun dokumen yang merugikan Inggris ataupun Israel. Wikileaks menegaskan akan kembali mempublikasikan ratusan ribu dokumen rahasia lainnya ke depan, termasuk yang berasal dari Kedubes AS di Tel Aviv, Israel. Surat kabar Ha’aretz Jumat (26/11), mengutip seorang diplomat Zionis Israel, mengatakan, “Ada banyak dokumen yang dikirim ke Washington dari Kedutaan Amerika di Israel yang meliputi berbagai informasi, laporan, artikel dan dokumen diplomasi. Bahkan berbagai penilaian dari Kedutaan juga masuk dalam dokumen yang dimaksudkan untuk diterbitkan.” (Palestine-info.info, 27/11).
PM Zionis Israel Benyamin Netanyahu pun, seperti dikutip surat kabar Jomhouri Eslami, menyambut langkah WikiLeaks dan mengatakan, “Untungnya, semua dokumen itu tidak ada yang anti Israel, dan Tel Aviv sama sekali tidak mengkhawatirkan publikasi dokumen-dokumen tersebut.” (Indonesian.irib.ir, 6/12).
Artinya, Netanyahu yakin bahwa dokumen-dokumen berikutnya juga sama sekali tak akan mengancam kepentingan Israel. Ini berarti para pejabat Israel yakin bahwa informasi-informasi yang akan dibocorkan sudah disaring secara rapi dan tidak akan mengancam Israel.
Demikian pula dengan Inggris. Tak ada satu pun dokumen yang membahayakan kepentingan negara itu. Selain itu, selama ini Assange bermukim di Inggris. Pihak berwenang Inggris mengetahui hal itu dan terkesan melindunginya.
Lebih dari itu, dokumen-dokumen yang dibocorkan itu banyak terkait dengan negara-negara yang selama ini di situ terjadi perebutan pengaruh yang sengit antara AS dan Inggris seperti di Turki, Irak, Yordania, Kuwait, Pakistan, Iran, Mesir, Arab Saudi, Afganistan, Sudan dan-mungkin juga-Indonesia. Dengan terungkapnya aib penguasa negara-negara itu-yang notabene di bawah pengaruh AS-melalui dokumen yang bocor itu, maka popularitas mereka dan dukungan masyarakat kepada mereka boleh jadi akan menurun. Di situ akan ada peluang bagi Inggris untuk memunculkan atau bahkan menaikkan orang-orangnya untuk mengganti orang-orang yang selama ini menjadi agen AS. Dari dulu Inggris cukup dikenal cerdas dan licin dalam pertarungan pengaruh dengan AS, termasuk di negara-negara itu.
Selintas tampak AS-lah yang rugi akibat pembocoran itu. Namun, di sini bukan berarti tak ada peran AS. Selama ini tak ada bantahan langsung atas isi dokumen-dokumen itu dari pejabat AS. Bahkan terkesan Deplu AS menegaskan kesahihannya. Tak tampak pula ‘keseriusan’ AS untuk menghalangi, melawan atau menindak pembocoran dokumen itu dan pelakunya seperti layaknya jika memang hal itu dianggap sebagai pembocoran rahasia negara dan merugikan kepentingan AS atau mengancam kepentingan nasionalnya. Ini menunjukkan bahwa pembocoran dokumen-dokumen itu tak sepenuhnya di luar kendali AS. Surat kabar Jomhouri Eslami yang terbit di Teheran, Senin (6/12) menulis, “Di tengah kegusaran para pejabat AS atas bocornya sejumlah kawat diplomatik di Situs WikiLeaks, sejumlah pemimpin redaksi senior Majalah Newsweek menegaskan bahwa ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri AS dalam merilis dokumen-dokumen tersebut.”
Menurut keterangan mereka, pemerintah Barack Obama memberikan pertimbangan dalam menyeleksi dokumen itu dan juga mempublikasikan, membesar-besarkan atau membatalkan publikasi konten tertentu. Padahal tanpa pengakuan ini juga terlihat ada gerakan terorganisasi yang menargetkan tujuan-tujuan tertentu (Indonesian.irib.ir, 6/12).
sumber(www.hizbut-tahrir.or.id)
ih kurang asem,,,,,,
BalasHapus